DELIBERATIVE MINI-PUBLICS UNTUK LEGISLASI LINGKUNGAN:  MEMPERKUAT PARTISIPASI PUBLIK HADAPI KRISIS IKLIM

Authors

  • Muhammad Yoppy Adhi Hernawan Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Author

Keywords:

Deliberative Mini-Publics, Legislasi Lingkungan, Krisis Iklim.

Abstract

Artikel ini berpendapat bahwa deliberative mini-publics (DMP) dapat menjadi kanal partisipasi publik yang efektif dan terlembaga dalam pembentukan undang-undang lingkungan di Indonesia. Titik tolaknya adalah mandat konstitusional atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat serta standar meaningful participation pasca Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 yang belum terwujud dalam praktik karena pola legislasi yang elite-driven dan fast-track. Penelitian menggunakan desain sosio-legal campuran yang memadukan analisis normatif atas UUD 1945 dan UU 12/2011 jo. UU 13/2022, perbandingan fungsional atas praktik DMP di Irlandia, Prancis, Inggris, dan Belgia, serta penilaian kelembagaan atas konektivitas DMP dengan proses legislasi. Temuan utama menunjukkan bahwa kualitas deliberasi warga tinggi ketika ada civic lottery, informasi seimbang, dan fasilitasi profesional, tetapi dampak kebijakan bergantung pada keterhubungan kelembagaan dan kewajiban respons pemerintah atau parlemen. Artikel mengusulkan pelembagaan DMP sebagai tahap wajib sebelum penyusunan Naskah Akademik RUU lingkungan/iklim, dengan “Lampiran Rekomendasi Deliberatif” dan tabel respons beralasan (diterima/diubah/ditolak beserta alasan). Desain ini meningkatkan input, throughput, dan output legitimacy, memperkecil implementation gap, serta memperkuat akuntabilitas melalui publikasi terbuka dan kemungkinan pengujian formil jika prosedur diabaikan.

Downloads

Published

2026-04-30

Issue

Section

Articles