RESTRUKTURISASI HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI SISTEM HUKUM NASIONAL

Abstract

Badan Legislasi DPR RI pro aktif melakukan perubahan terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, meskipun sebelumnya di Tahun 2019 telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada kesempatan sebelumnya mulai timbul kekhawatiran sejumlah pihak bahwa keberadaan Peraturan Perundang-Undangan berimplikasi terhadap aspek perekonomian, khususnya berkaitan dalam hal perizinan dan investasi. Bagaimana konfigurasi hukum dan politik dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ? Bagaimana pandangan Hans Nawiasky untuk hierarki Peraturan Perundang-Undangan ? Bagaimana kedudukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai sistem hukum nasional ? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Perundang-undangan merupakan salah satu produk politik oleh karenanya karakter isi setiap produk hukum akan sangat dipengaruhi konfigurasi politik. Untuk meredam gejala obesitas Peraturan Perundang-Undangan, perlu mengaktualisasikan teori Hans Nawiasky, dengan demikian obesitas Perundang-Undangan yang berada di level aturan pelaksana dan aturan hukum, akan mampu diminimalisir. Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu entitas sistem hukum nasional, penataan legislasi dan peraturan kebijakan nasional, diharapkan mampu berdampak positif dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, dan terlaksananya pelayanan publik secara maksimal.