MENYIKAPI KETERBATASAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH: OPTIMALISASI PELAKSANAAN KEWENANGAN DPD DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Abstract

Selama hampir 20 (dua puluh) tahun keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tidak banyak Rancangan Undang-Undang yang berhasil dijadikan undang-undang, dan jumlahnya tidak lebih dari hitungan jari. Diantara UU yang berasal dari DPD yaitu UU tentang Kelautan dan UU Ekonomi Kreatif. Jumlah yang jauh berbeda dari UU yang dihasilkan oleh Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dilihat dari kewenangan normatif, sebenarnya kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPD berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak sepenuhnya dapat dikatakan sama dengan kewenangan Presiden dan DPR dalam pembentukan Undang-Undang. Perbedaan paling signifikan, DPD tidak terlibat pada tahap persetujuan bersama. Selain itu usulan RUU DPD pun hanya dapat dilanjutkan prosesnya untuk memperoleh persetujuan bersama Pemerintah, apabila RUU yang awalnya digagas DPD, dapat diterima sebagai RUU usul DPR. Sebagian besar masyarakat melihat fenomena sebagai fenomena DPD ‘mandul’ dalam pembentukan Undang-Undang, padahal kewenangan DPD memang secara normatif, tidak sama sebanding dengan kedua lembaga pembentuk undang-undang lainnya. Bagi anggota DPD, fenomena ini seperti dimaknai sebagai ‘ketidakadilan’ bagi peran mereka sebagai pembentuk Undang-Undang. Padahal apabila merujuk pada original intent pembentukan DPD, DPD dibentuk untuk mengakomodasi aspirasi daerah dan memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang berkaitan dengan daerah. Selama pengaturan dalam konstitusi tidak berubah, maka skema hukum kewenangan DPD harus dilaksanakan sesuai pengaturan, namun bukan berarti DPD tidak dapat mengoptimalisasikan kewenangannya untuk turut terlibat dalam penyusunan undang-undang yang berkualitas agar tujuan awal pembentukan DPD dapat terpenuhi. Tidak memiliki kewenangan sepenuh Dewan Perwakilan Rakyat, bukan berarti menjalankan kewenangan seadanya, pengoptimalan kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang dapat dilakukan dengan beberapa cara dan strategi lainnya.